#Opini
Oleh Najmah Jauhariyyah
(Komunitas Warga Bengkulu Rindu
Khilafah)
Warga Bengkulu sekarang punya hobby
baru yaitu bercocok tanam di jalan yang berlubang. Memang
tanaman tersebut tidak akan
pernah tumbuh dengan subur. Sebab fungsinya hanya untuk menutupi jalan
yang berlobang sehingga menghindarkan pengguna jalan dari kecelakaan.
Jalan-jalan provinsi di 10 kabupaten
dan kota Bengkulu ternyata banyak sekali
yang rusak. Coba kita susuri jalan di sepanjang Jembatan Rawa Makmur Kota
Bengkulu. Jalan sudah tidak karuan lagi
bentuknya karena banyak yang berlobang.
Bukan cuma lobang-lobang kecil lagi tapi sudah banyak yang
besar-besar. Bagi anda yang berkendaraan, harus ekstra hati-hati sebab sudah banyak kasus pengendara motor yang terjatuh di sana. Sudah banyak mobil yang macet tidak bisa jalan karena terjebak dalam lubang yang menganga. Sampai-sampai penulis membayangkan jembatan
itu akan ambruk apabila jalan tidak segera diperbaiki.
Sementara itu kondisi jalan di
pinggiran Kota Bengkulu juga tak kalah memprihatinkan. Jalan di Jalan WR.
Supratman Kelurahan Kandang Limun, Kota Bengkulu misalnya butuh perhatian.
Kondisi jalan yang menjadi kewenangan provinsi tersebut kini banyak berlubang
dan meresahkan pengguna jalan dan masyarakat yang tinggal di sekitar jalan
tersebut
(http://pedomanbengkulu.com/2017/12/jalan-berlubang-di-kandang-limun-bahayakan-pengguna-jalan/).
Masyarakat secara swadaya sudah
menambal jalan dengan semen. Untuk lubang yang besar dan menganga warga
memasang ban bekas agar tidak membahayakan pengguna jalan.
Bagaimana dengan jalan-jalan provinsi yang ada di
Kabupaten ? Ternyata kondisinya sama
saja. Di Kabupaten Rejang Lebong, warga
pun menanami jalan berlobang besar itu dengan tanaman pisang. Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rejang Lebong yang meninjau lokasi, terkejut dengan besarnya lobang jalan dan
mengkhawatirkan para pengguna jalan jika
jalan berlobang itu tidak segera
diperbaiki
(http://pedomanbengkulu.com/2018/02/bpbd-tinjau-jalan-rusak-yang-ditanam-pohon-pisang/).
Mengingat jalan merupakan salah satu sarana penting
dalam aktivitas sehari-hari, maka selayaknya pemda provinsi menaruh perhatian
besar terhadap pembangunan infrastruktur
yang penting ini. Apalagi APBD 2018 yang
baru saja disahkan diprioritaskan untuk kebutuhan rakyat Bengkulu khususnya pembangunan jalan dan perbaikan
RSUD (http://berita86news.blogspot.co.id/2017/12/apbd-2018-kota-bengkulu-di-sahkan.html).
Janji-janji kampanye setiap calon
gubernur Bengkulu juga mengusung perbaikan infrastruktur. Rakyat bahkan kadung percaya bahwa gubernur Bengkulu
adalah orang-orang yang punya jaringan modal besar sehingga bisa
mendatangkan dana pembangunan besar ke Bengkulu.
Namun janji tinggal janji. Tiga orang
gubernur Bengkulu terjerat kasus
korupsi. Bahkan mantan gubernur Ridwan
Mukti resmi ditahan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) karena dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Bengkulu yang
dibiayai APBD. Sementara dalam kasus korupsi mantan gubernur Agusrin
Najamuddin, APBD Bengkulu telah merugi Rp. 20 milyar
(https://www.jpnn.com/news/korupsi-apbd-bengkulu-rp20-m).
Begitulah sistem demokrasi telah
membuat pemimpin tega membohongi dan menzhalimi
rakyatnya. Penguasa dalam sistem
demokrasi menjadikan hubungan dengan
rakyatnya adalah hubungan bisnis untuk kepentingan kekuasaan 5 tahun
sekali. Dalam pembangunan infrastruktur, penguasa berkongkalingkong
dengan pihak swasta. Swasta yang pada
dasarnya ingin untung besar seringkali
memanipulasi kebutuhan materiil pembuatan jalan sehingga
jalan yang dibuat cepat rusak.
Gara-gara jalan rusak, nyawa
manusia banyak yang melayang. Pengendara yang berusaha menghindari jalan
berlubang, malah terjatuh dan kemudian terlindas kendaraan yang melaju di
belakangnya. Lalu mana tanggung jawab pemerintah daerah yang tak peduli dengan
nyawa manusia akibat jalan rusak dan berlubang yang lambat diperbaiki atau tak
pernah diperbaiki (atau malah sering diperbaiki tetapi uangnya dikorupsi
sehingga kualitas perbaikan jalan tak semestinya) ?
Kontras sekali dengan penguasa di
zaman keemasan Islam. Penguasa adalah
penanggung jawab semua urusan umat.
Bahkan penguasa bertindak sebagai perisai yang melindungi rakyat.
والأميرُ راعٍ وَهُوَ
مسئولٌ عنْ رَعِيَّتِهِ. (متفق عليه)
Seorang penguasa adalah
pemimpin. Dan dia bertanggung jawab
terhadap yang diurusnya (HR Muttafaqun alaihi)
إِنَّمَا الْإِمَامُ
جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ
“Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu
perisai, dimana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan
berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim,
Ahmad, Abu Dawud, dll)
Teringat kisah Umar bin Khattab tentang jalan berlubang di Irak. Amirul
mukminin yang terkenal tegas dan tegar dalam memimpin kaum muslimin tiba-tiba
menangis, dan kelihatan sangat terpukul. Informasi tentang peristiwa yang terjadi di tanah Iraq
telah membuatnya sedih dan gelisah. Seekor keledai tergelincir kakinya dan
jatuh ke jurang akibat jalan yang dilewati rusak dan berlobang. Melihat
kesedihan khalifahnya, sang ajudan pun berkata: “Wahai Amirul Mukminin,
bukankah yang mati hanya seekor keledai?” dengan nada serius dan wajah menahan
marah Umar bin Khattab bekata: “Apakah engkau sanggup menjawab di hadapan Allah
ketika ditanya tentang apa yang telah engkau lakukan ketika memimpin rakyatmu?”
Dalam redaksi lain yang pernah saya
dapatkan Umar bin Khattab berkata, “Seandainya seekor keledai terperosok di
Kota Baghdad karena jalanan rusak, aku sangat khawatir karena pasti akan
ditanya oleh Allah Ta’ala, ‘Mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya ?"
Sementara pada masa kekhilafahan setelah Umar, para
Kholifah sangat menaruh perhatian besar pada pembangunan insfrastruktur. Sejak
tahun 950, jalan-jalan di Cordoba sudah diperkeras, secara teratur dibersihkan
dari kotoran, dan malamnya diterangi lampu minyak.
Islam dengan institusi Khilafahnya
akan membangun berbagai infrastruktur demi melayani dan memudahkan urusan
rakyat. Pembangunan infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, jalan raya,
terminal, pelabuhan dan lain sebagainya dilakukan dalam rangka melayani
kebutuhan rakyat. Negara juga akan berusaha membangun infrastruktur dengan dana
mandiri tanpa membebani rakyat, apalagi mengandalkan dana dari utang luar
negeri.
Khilafah akan membangun
infrastruktur dengan dana Baitul Mal, tanpa memungut sepeserpun dana
masyarakat. Apakah itu mungkin? Tentu, sangat mungkin. Dengan kekayaan milik
umum yang dikuasai dan dikelola oleh negara, maka tidak ada yang tidak mungkin.
Ini sudah dibuktikan dalam sejarah Khilafah di masa lalu, baik di zaman
Khulafa’ Rasyidin, Umayyah, ‘Abbasiyyah hingga ‘Utsmaniyyah. Contoh mutakhir
adalah proyek pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Hijaz, Syam hingga
Istambul. Proyek ini dibangun oleh Sultan Abdul Hamid II hanya dalam waktu 2
tahun. Bukti peninggalan ini masih bisa dilihat di Madinah. Bahkan, hebatnya
Sultan Abdul Hamid II membangunnya dengan dana pribadinya.
Begitulah Islam dengan negara
Khilafahnya berhasil memenuhi kebutuhan rakyatnya dalam pembangunan
infrastruktur. Semua itu didukung oleh
pelayanan prima dari penguasa yang
dibacking sistem ekonomi yang tangguh.
Di masa itu, tak ada cerita
rakyat bercocok tanam di jalan-jalan
berlobang.
#KhilafahAjaranIslam
#KhilafahSejarahKita
#BanggaBicaraKhilafah