Opini Hari Keluarga Nasional 2012

MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA DAN SEJAHTERA

DALAM NAUNGAN ISLAM

(Tulisan ini dimuat di Harian Rakyat Bengkulu, 30 Juni 2012)

 

            Baiti Jannati (rumahku adalah surgaku) adalah dambaan setiap insan yang hidup berkeluarga. Demi mewujudkan cita-cita tadi, setiap tahun pemerintah memperingati Hari Keluarga Nasional. Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional  tahun ini   dipusatkan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), 27-30 Juni 2012. Momentum Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya pada 29 Juni merupakan spirit untuk memperbaiki kondisi keluarga nasional yang saat ini diliputi kemuraman.

Fenomena kemuraman keluarga ini merebak ke seantero negeri, tidak terkecuali Bengkulu. Kasus perceraian di Propinsi Bengkulu sangat memprihatinkan.  Angka perceraian di Kota Bengkulu meningkat 100 persen pada 2011 dibanding 2010. Data dari Pengadilan Agama Bengkulu menunjukkan bahwa pada tahun 2010 ada gugatan cerai sebanyak 150 kasus, sedangkan pada bulan September 2011 sudah mencapai 300 kasus. Penyebab perceraian didominasi oleh permasalahan  ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan gangguan pihak ketiga. Selain itu faktor perceraian juga disebabkan oleh pasangan menikah usia muda yang belum matang dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.  Tidak hanya di kota  Bengkulu, kasus perceraian juga meningkat pesat di kabupaten-kabupaten.  Di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur, tingginya angka perceraian diduga akibat  perselingkuhan di dunia jejaring sosial. Di Kabupaten Rejang Lebong, dari 600 perkara perceraian yang mengajukan ke pengadilan agama,  didominasi  393 kasus cerai gugat.  Amat mencengangkan bahwa kasus perceraian di Bengkulu ternyata didominasi oleh gugat cerai. Dan perlu jadi perhatian serius adalah  kenakalan dan penyimpangan perilaku anak dan remaja  yang terus meningkat merupakan bukti rapuhnya sendi keluarga serta merosotnya peran orangtua akibat ancaman nyata liberalisasi keluarga. Demikian ungkapan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat dr. Sugiri Syarief, MPA dalam situs BKKBN online 2010.

Pernyataan Kepala BKKBN  Pusat  memang benar.  Saat ini institusi keluarga  memang berada di bawah ancaman liberalisasi barat.  Rumah yang indah laksana istana di tengah taman-taman surga ini mau  diganti dengan gubug reot. Demikian perumpamaan liberalisasi barat untuk menghantam keluarga muslim.  Upaya ini dilakukan  secara sistemik melalui pembentukan undang-undang.   Salah satunya melalui RUU Gender. RUU ini memandang perempuan diasumsikan sebagai pihak yang tertindas dan terdiskriminasi  akibat beban-beban berat yang dipikulnya.  Beban-beban berat yang dimaksud adalah hamil, menyusui, mendidik anak dan mengatur rumah tangga. Selain itu RUU ini juga menggugat banyak sekali hukum–hukum Islam yang dianggap mendiskriditkan perempuan. Hukum-hukum Islam yang terkait perwalian, nasab, waris, kepemimpinan dan nafkah menjadi sasaran rekonstruksi gender.  Atas nama pemberdayaan ekonomi perempuan, kesehatan reproduksi perempuan, partisipasi politik perempuan, para perempuan berbondong-bondong terjun ke dunia publik. Tanpa terasa perempuan mulai melupakan komitmennya dalam keluarga dan tugasnya mempersiapkan generasi.

Selain itu, hilangnya kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga disebabkan kemiskinan yang sengaja diciptakan oleh kapitalisme.   Sistem ini telah mengeksploitasi sumber daya alam milik rakyat lewat tangan-tangan kroni-kroni penguasa dan para pemodal. Hubungan antara penguasa dengan rakyat ibarat hubungan  antara penjual pembeli.   Tidak aneh jika dalam sistem ini pengaturan urusan rakyat bukan tanggung jawab penguasa tetapi diserahkan pada mekanisme pasar.  Maka dalam urusan-urusan yang jadi hak rakyat seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi menjadi barang mahal.  Krisis ekonomi yang berkepanjangan buntut penerapan kapitalisme menyebabkan PHK di mana-mana.  Banyak laki-laki menjadi pengangguran. Lagi lagi perempuan menjadi andalan keluarga menggantikan peran laki-laki. Atas nama aktualisasi diri,  banyak perempuan  terjun ke dunia kerja termasuk dunia hiburan.   Beban pekerjaan dan beban rumah tangga yang tidak seimbang menjadikan stress yang berkepanjangan sehingga memicu keretakan keluarga.  

Tentu saja mana ada yang mau rumah tangganya yang indah berganti menjadi gubug reot. Sudah terbukti bahwa liberalisasi dan kesetaraan gender menjadi biang keladi rusaknya tatanan keluarga dan masyarakat di Eropa. Perselingkuhan dan perceraian menjadi hal yang biasa. Pergaulan bebas bukan sesuatu yang tabu.  Institusi keluarga bukan menjadi pilar penting lagi.  Tak heran jika angka kelahiran di Eropa menurun drastis.  Artinya peradaban Eropa mulai mengalami kehancurannya.  Muncullah pendapat-pendapat yang tak masuk akal yaitu mengkloning manusia untuk “menciptakan” manusia baru. Jadi sangat tak layak RUU produk barat itu diadopsi oleh keluarga-keluarga Indonesia.

Sudah seharusnya keluarga-keluarga muslim Indonesia mempertahankan “rumahnya yang indah” hanya dengan sistem yang bersumber dari Zat Yang Maha Sempurna. Bagi setiap muslim, keluarga adalah tempat penanaman nilai–nilai Islam yang mulia. Keluarga akan menjadi  benteng yang kuat bagi anggotanya.  Keluarga juga akan menentukan corak bangunan masyarakat yang dibentuk. Oleh karena itu, kebahagiaan keluarga menjadi prioritas dalam mengarungi biduk rumah tangga.  Ketentuan dasar dalam sebuah rumah tangga adalah kedamaian, dan dasar dari kehidupan suami isteri adalah ketentraman. Kedamaian dan ketentraman ini merupakan awal dari suasana bahagia. Sulit diraih kebahagiaan keluarga jika keluarga tersebut diliputi perselisihan diantara anggotanya. 

Sebagai agama yang benar dan sempurna, Islam tidak hanya memberikan gambaran kebahagiaan tapi juga menjelaskan upaya untuk meraihnya melalui seperangkat aturan.  Semuanya untuk menjamin agar  biduk rumah tangga dapat berlangsung dengan tenang dalam mengarungi kehidupan. Salah satunya adalah penetapan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami maupun isteri.  Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga bukan untuk mendiskriminasikan perempuan tetapi demi harmonisasi peran masing-masing. Hikmah pembedaan hukum yang berkaitan pada perempuan sejatinya adalah perlindungan terhadap kehormatan dan kesucian perempuan, sesuatu yang tidak disadari dan dipahami para pegiat gender.

Kebahagiaan keluarga terasa semakin lengkap jika keluarga tersebut mampu memenuhi semua kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan pelengkap. Setiap keluarga membutuhkan kekuatan finansial untuk dapat eksis. Kesejahteraan keluarga tidak bisa diraih melalui peran dan tanggung jawab individu atau keluarga saja. Islam menjamin tercapainya kesejahteraan hidup melalui mekanisme penerapan sistem politik ekonomi Islam. Dalam politik ekonomi Islam, upaya meraih kesejahteraan bukan hanya dibebankan kepada individu dan keluarga, namun juga merupakan tanggung jawab negara.

Individu (suami/ayah) berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan dirinya juga keluarganya.  Dalam pandangan Islam, yang pertama bertanggung jawab memenuhi nafkah keluarga adalah suami/ayah (QS al-Baqarah[2]:233). Jika seseorang tidak memiliki suami/ayah atau ada suami/ayah tapi mereka tergolong yang miskin sehingga tidak mampu menafkahi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, maka kewajiban nafkah ini beralih kepada ahli warisnya (QS al-Baqarah[2]:233).  Mekanisme berikutnya adalah peran negara.  Negara sebagai penanggung jawab urusan umat wajib memenuhi kebutuhan warganya.  Islam menetapkan bahwa negara wajib memenuhi kebutuhan rakyatnya, baik kebutuhan dasar sebagai individu (sandang, pangan, dan perumahan) maupun kebutuhan kolektif berupa keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Agar negara bisa melaksanakan hal-hal yang diwajibkan atasnya, maka Islam telah memberikan wewenang kepada negara untuk mengelola harta kepemilikan umum seperti minyak, tambang besi, tembaga dan sebagainya.  Semua harta yang termasuk kepemilikan umum harus dieksplorasi dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan kemajuan taraf perekonomian umat. Sebab, kekayaan tersebut adalah milik umat, sementara negara hanya mengelolanya. Jika negara mengelola semua harta milik umum dengan benar semata demi kemashlahatan rakyat, kemudian individu juga sungguh-sungguh berusaha untuk mencari rizki demi menafkahi diri dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, maka kesejahteraan hidup individu rakyat akan terjamin. Dalam sistem Islam juga tidak akan ditemui para perempuan yang mendapat beban tambahan sebagai pencari nafkah.  Para perempuan tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai ibu tanpa diganggu dengan tuntutan bekerja. Negara melindungi ibu dan keluarga agar sejahtera dan dapat menjadi pendukung terbentuknya masyarakat yang kuat. Itulah gambaran negara khilafah yang menerapkan aturan Allah secara keseluruhannya. Oleh karena itu, hukum Allah SWT saja yang diterapkan oleh negara khilafah yang dapat menjaga keutuhan keluarga sekaligus menjamin kebahagiaan dan kesejahteraannya.

Penulis :

Indah Kartika Sari, SP

Ketua Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia DPD I Bengkulu