Uji Kompetensi Guru (UKG) Dan Paradoks Mutu Pendidikan

Tidak bisa dipungkiri bahwa kualitas pendidikan banyak ditentukan oleh kualitas guru. Di tangan merekalah akan lahir generasi terbaik yang diidam-idamkan suatu bangsa. Terlebih  kondisi  saat ini, dunia pendidikan banyak tercoreng dengan prilaku guru yang tidak menunjukkan kredibilitasnya  sebagai pendidik generasi.  Banyak kasus yang menunjukkan hilangnya keteladanan  seorang guru.  Kejujuran para guru sudah mulai menghilang.  Banyak guru yang terlibat dalam pembocoran soal-soal UN hanya karena khawatir  anak didiknya banyak yang tidak lulus. Ada pula guru yang  melakukan pelecehan seksual pada anak didiknya. Bahkan ada guru yang  menyelewengkan dana bantuan  operasional sekolah.

Tak heran jika hilangnya kredibilitas guru berpengaruh pada anak didik.  Ungkapan “guru kencing berdiri, murid kencing berlari”  memang benar adanya.  Perilaku guru yang demikian mau tidak mau membentuk kepribadian anak didik yang tidak jauh dari kepribadian  gurunya.  Wajar kalau anak didik menjadi pribadi-pribadi cuek dan hedonis.  Peningkatan   kenakalan  remaja  disinyalir akibat sistem pendidikan yang  menghilangkan keteladanan dari sang guru.  Jika guru melakukan kecurangan, itu pulalah yang dilakukan anak didik.  Jika guru melakukan pelecehan seksual dengan pemaksaan, anak-anak didik  berfoya-foya dengan perilaku seks bebas  atas dasar suka sama suka.  Lantas apakah  dunia pendidikan yang carut marut seperti ini bisa melahirkan  sosok  pemimpin  yang kredibel dan kapabel ?

 Dilandasi keprihatinan itulah, pemerintah  dalam hal ini kemendikbud merasa perlu untuk mengevaluasi ulang kinerja guru. Saat ini sedang berlangsung Uji Kompetensi Guru (UKG) yang akan berakhir pada tanggal 27 November 2015. Guru se-Indonesia melaksanakan Ujian tersebut secara online dan langsung diketahui hasilnya dan saat ini sedang dirancang juga Penilaian Kinerja Guru (PKG) sebagai suatu kesatuan penilaian terhadap guru. Dalam situsnya, kemendikbud  menjelaskan bahwa tujuan yang diharapkan dari UKG  dan PKG adalah supaya  guru-guru Indonesia menjadi insan yang mau terus belajar.  Asumsinya kalau gurunya mau belajar maka para siswa pun lebih mau lagi belajar.  Namun sayangnya  di saat guru akan diuji kompetensinya, ternyata terjadi kebocoran soal dan jawaban yang dilakukan oleh para guru.

 Apakah dengan dilaksanakannya ujian kompetensi guru (UKG) lantas persoalan dunia pendidikan akan selesai ?  Padahal  peningkatan mutu pendidikan tidak hanya terkait dengan kualitas guru.  Banyak elemen pendidikan yang perlu dikritisi dan menjadi  tanggung jawab semua pihak baik keluarga, masyarakat bahkan negara.  Persoalan dunia pendidikan adalah persoalan sistemik yang melibatkan semua aspek.   Peningkatan kualitas peserta didik tidak bisa selesai hanya  dengan dilaksanakannya UKG. Selama paradigma sistem pendidikan kita masih mengacu pada sistem pendidikan sekuler maka problematika dunia pendidikan akan masih terus terjadi.  Sistem pendidikan yang menafikan agama pada kurikulumnya menjadi sebab degradasi  kepribadian dan mental anak didik. Belum lagi persoalan pembiayaan dunia pendidikan yang sangat membebani  masyarakat. Pelajar yang cerdas dan berkepribadian baik seringkali tak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena terbentur biaya.

Jamak dipahami bahwa permasalahan pendidikan kita bukan hanya masalah kualitas guru tapi juga bersinggungan dengan sistem keuangan, sistem peradilan, sistem pergaulan dan sebagainya.  Oleh karena itu, penyelesaiannya juga membutuhkan solusi yang holistik. Sistem Pendidikan Islam merupakan solusi yang bisa diaplikasikan untuk meningkatkan kualitas guru maupun peserta didik karena penyelesaiannya dilakukan secara menyeluruh dalam Daulah Khilafah Islamiyah.


Dalam sistem pendidikan Islam, kurikulum pendidikan harus berbasis aqidah Islam yang akan membentuk  kepribadian anak didik yang tangguh sekaligus  menguasai saintek.  Konsep multiple intelegen sepertinya hanya akan terwujud dalam sistem pendidikan Islam. Terbukti sistem Islam sudah melahirkan para cerdik cendikia dan para ulama mujtahid sekaligus mujahid  seperti Ibnu Sina yang dokter namun juga seorang sastrawan.  Dunia pernah mengenal al Farabi, seorang matematikawan tapi juga ahli ilmu alam. Dunia juga tidak akan melupakan penemuan-penemuan penting dalam dunia kedokteran, optic, matematika, geografi, ilmu alam, fisika dan lain-lain yang semuanya itu atas jasa ilmuwan Islam.

            Dalam sistem pendidikan Islam, pembiayaan pendidikan dilakukan sepenuhnya oleh negara Khilafah. Semua pelajar menikmati  fasilitas pendidikan secara gratis dan berkualitas. Hasil karya mereka berupa buku dihargai berat timbangannya dengan dinar dan dirham. Begitu pula halnya dengan guru. Gelar pahlawan tanpa tanda jasa rupanya tidak berlaku dalam sistem pendidikan Islam. Semua jerih payah dan jasa-jasa guru dibalas setimpal bahkan berlebih oleh negara. Pada masa Kekhilafahan Umar bin al-Khaththab saja, beliau memberikan gaji kepada para pengajar al-Quran masing-masing sebesar 15 dinar (1 dinar=4,25 gram emas. Jika 1 gram emas Rp 100.000,00, 1 dinar berarti setara dengan Rp 425.000,00. Artinya, gaji seorang guru ngaji adalah 15 (dinar) X Rp 425.000,00 = Rp 6.375.000,00). Ini berarti lebih dari 2 kali lipat dari gaji seorang guru besar (profesor) di Indonesia dengan pengabdian puluhan tahun.  Tak heran, penghargaan yang luar biasa dari negara, membawa para guru di masa itu berlomba-lomba menjadi yang terdepan dalam profesionalitas, kapabilitas, integritas dan kredibilitas agar menjadi sosok teladan yang pantas digugu dan ditiru. Demikianlah dunia pendidikan di masa Khilafah telah sukses melahirkan generasi pemimpin yang  tangguh dan cemerlang.

Reportase Kajian Cermin Wanita Shalihah (KCWS) "Hakikat Taubat Dari Maksiyat" #DPD 1 Muslimah_HTI_Provinsi_Bengkulu bekerjasama dengan BKMT Sungai Serut. “

Muslimah HTI Bengkulu bekerjasama dengan BKMT Sungai Serut, MHTI Bengkulu Utara dan MHTI Ketahun menyelenggarakan "Kajian Cermin Wanita Shalihah “ Hakikat Taubat Dari Maksiat ” Acara ini dihadiri sekitar 200 peserta dari kalangan guru dan ibu-ibu majelis taklim. Kali ini menghadirkan 3 pembicara yaitu Ustadzah Feliyanah, S.Pd, Ustadzah Drg. Wardah Samanhudi dan Ustadzah Noza Ekawati, S.Si. Dalam acara ini dipaparkan  materi tentang " Hakikat Taubat Dari Maksiat”.  Para pembicara menjelaskan   bahwa taubat harus mencangkup beberapa hal yaitu: 1. Menyesali perbuatan maksiat yang dilakukan; 2. Memohon ampunan/beristigfar; 3. Mengqadha kewajiban yang harus di qadha; 4. Berazam untuk tidak mengulanginya lagi; 5. Mengembalikan hak orang-orang yang sudah di zhalimi dan; 6. Menggiatkan diri dengan ketaatan kepada Allah. Perwujudan dari taubat adalah sami’na wa atho’na, dengan melaksanakan Islam secara kaffah (menyeluruh). Selain itu para pembicara juga mengkritisi kondisi generasi saat ini yang sudah sangat rusak. Maraknya paedofil anak, kekerasan anak, pergaulan bebas, narkoba dan lain sebagainya notabene dilakukan oleh para generasi muda sebagai generasi penerus. Jika sekarang generasinya sudah rusak, bagaimana nasib bangsa ini  beberapa tahun ke depan?

Acara ini mendapatkan respon positif dari peserta. Salah satu pertanyan dari peserta adalah  tentang  bagaimana cara mendidik anak sesuai tuntutan zamannya.

Pembicara menanggapi bahwa dalam mendidik anak memang  harus sesuai dengan zamannya. Orang tua harus memahami konsep pendidikan anak  dalam Islam dan juga tidak gagap teknologi. Oleh karena itu orang tua harus memahami Islam dengan cara mengkaji Islam. Pembicara mengajak para peserta untuk ikut program “Yuk Ngaji”.

Acara ini dilaksanakan pada Hari Jumat, 27 November 2015 bertempat di 3 kota yaitu di Masjid Nurul Ihsan Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, di kediaman  Ibu Rifda D1 Kecamatan  Ketahun  Kabupaten Bengkulu Utara dan di Masjid Miftahul Khair Kompleks Padat Karya Kota Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara. Acara ini dilaksanakan selain untuk syiar Islam, juga  untuk merespon permasalahan yang menimpa umat khususnya masalah perempuan, keluarga dan generasi sesuai dengan pandangan Islam. Dan semua permasalahan yang menimpa perempuan, keluarga dan generasi hanya bisa selesai dengan diterapkannya Islam dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah. Untuk itu, mari kita berjuang bersama-sama untuk tegaknya Khilafah ar-Rasyidah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah.

Wallahu a’lam bish shawab.

PASAR BEBAS ASEAN 2015 VERSUS KETAHANAN EKONOMI NASIONAL

Oleh

Indah Kartika Sari, SP

Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia-Bengkulu

            “Kami Cinta Batik Besurek…”  Demikian kalimat yang tertulis di spanduk  yang bertebaran  di sepanjang jalan protokol di kota Bengkulu.  Kampanye penggunaan kain batik besurek memang lagi digencarkan seiring dengan program pemerintah agar rakyat Indonesia  memakai produk buatan dalam negeri.   Program ini  memang  dibuat oleh pemerintah seiring dengan semakin dekatnya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN  (MEA) yang akan segera launching pada 31 Desember  2015 mendatang.  Batik kebanggaan warga  Kota Bengkulu itu memang  terkenal dengan  motif  yang unik. Disebut besurek atau bersurat karena kain ini bertuliskan huruf-huruf Arab. Konon, batik besurek diperkenalkan para pedagang Arab dan pekerja asal India pada abad XVII.  Dahulu kala di beberapa kain, terutama untuk upacara adat, kain ini memang bertuliskan huruf Arab yang bisa dibaca. Tetapi, untuk sekarang ini sebagian besar hanya berupa hiasan mirip huruf Arab.

            Kain besurek sekarang sudah berbeda dengan kain besurek asli seperti yang dibuat ratusan tahun lalu. Para perajin sudah memadukan besurek yang aslinya hanya bermotif huruf arab dicampur dengan motif bunga Raflesia Arnoldy, bunga khas Bengkulu. Hal itu dilakukan untuk lebih memasyarakatkan kain besurek. Selain itu, dengan mendobrak tradisi lama diharapkan hasil kerajinan rakyat ini menjadi semakin populer dan dipakai tidak hanya untuk keperluan adat.

            Usaha untuk melestarikan kain besurek saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Menurut sejumlah perajin tradisional kain besurek, mereka saat ini sudah mulai terdesak oleh batik cetak yang memakai motif kain besurek. Padahal, pemda setempat sudah mewajibkan murid–murid sekolah pada hari tertentu untuk berseragam kain besurek. Bahkan, kurikulum di sekolah untuk muatan lokal adalah kerajinan batik kain besurek.

            Proyek seragam dinas pegawai pemerintah daerah dan seragam murid sekolah ini sedikit pun tidak menguntungkan para perajin. Menurut Sekretaris Koperasi Perajin Kain Besurek (Kopinkra) Bengkulu, anggota Kopinkra yang tersebar di Kota Bengkulu saat ini hanya tinggal sekitar 10 perajin. Kondisi mereka juga sudah mulai kembang kempis akibat tidak mampu bersaing dengan batik printing.

            Selain itu, pengusaha batik besurek juga menghadapi persaingan dengan produk batik China. Bahkan sejak tahun  2012 Indonesia telah mengimpor batik China senilai 285 miliar (sumber : detik finance). Hal ini terjadi karena Indonesia kini sudah masuk dalam perdagangan bebas. Dan itu berarti tak ada yang dapat melarang datangnya produk impor dari manapun.

            Pengusaha makanan tradisional Bengkulu pun sepertinya menghadapi kendala yang sama seperti halnya pengusaha batik besurek.  Sama-sama menghadapi  persaingan bebas yang timbul akibat diberlakukannya perdagangan bebas.  Produk makanan tradisional Bengkulu sudah pasti akan kalah bersaing dengan makanan-makanan impor yang harganya lebih murah.

            Menghadapi era pasar bebas ASEAN yang mulai diperlakukan akhir tahun 2015 ini, nampaknya takkan banyak yang bisa dilakukan pengusaha produk  lokal menghadapi persaingan “tidak sehat” yang akan terjadi.  Ketua  Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Erik Hidayat mengatakan bahwa sejumlah pengusaha kecil menengah masih khawatir menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Mereka mengaku masih khawatir tak dapat bersaing dengan profesional negara ASEAN lain dalam menjual produk ketika MEA sudah diberlakukan (wartaekonomi.com). Kekhawatiran ini, menurut Erik, disebabkan oleh perasaan traumatik yang mereka hadapi ketika perjanjian ACFTA diberlakukan pada 1 Januari 2010. ASEAN-China Free Trade Area merupakan kerja sama perdagangan bebas antara masyarakat Asosiasi Asia Tenggara dengan Tiongkok.  Di dalam kesepakatan tersebut terdapat kebijakan, dimana tarif masuk barang dikurangi hingga dihapuskan menjadi nol persen, sehingga produk China membanjiri Indonesia dan berhasil menarik pangsa pasar lebih besar karena harga yang murah. Dengan adanya perjanjian ACFTA pada 2010, produk Tiongkok atau China dapat lebih mudah dijumpai di pasar dan toko-toko.Variasi barang dan harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri membuat barang Tiongkok lebih diminati, sehingga masyarakat mulai meninggalkan produk lokal. Hal ini kemudian membuat sejumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus gulung tikar akibat tak dapat bersaing ketika ACFTA mulai diberlakukan.

            Walaupun demikian pemerintah seakan tak mau dianggap sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap “anak-anak” asuhannya.  Berbagai pihak  mendorong  pemerintah untuk melakukan proteksi dalam rangka melindungi pengusaha menengah ke bawah agar terhindar dari kerugian akibat diberlakukannya MEA.  Namun upaya pemerintah tersebut kemungkinan tak dapat membawa perubahan berarti bagi ketahanan ekonomi masyarakat. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai dalam menghadapi era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN, pemerintah tidak memiliki strategi dan rencana yang tepat untuk melindungi kepentingan rakyat kecil seperti petani, buruh, nelayan, dan pedagang tradisional. “Seakan mereka dibiarkan sendirian menghadapi bahaya AEC,” kata Riza Damanik, Direktur Eksekutif IGJ. Walau berbagai kalangan sudah mengingatkan, pemerintah sendiri sudah tegak pada pendiriannya untuk masuk ke dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Pemerintah menegaskan tak akan mundur atau menunda keterlibatan dalam liberalisasi barang dan jasa.

            Padahal sejatinya pasar bebas ASEAN  merupakan rancangan imperialisme barat yang dirancang untuk mengurangi bahkan mengakhiri campur tangan pemerintah pada sektor perdagangan dan ekonomi secara umum. MEA merupakan realisasi atas tujuan integrasi ekonomi aliran-aliran bebas barang, jasa, investasi, kapital, dan tenaga kerja terampil di kawasan ASEAN.

            Kebijakan pasar bebas dirancang untuk mengubah dunia menjadi pasar terbuka bagi produk barang-jasa dari negara maju. Barang-barang dari negara maju akan bebas keluar masuk tanpa hambatan, dengan dihapusnya hambatan tarif dan non tarif, termasuk pengurangan pajak dan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik. Alhasil, produk-produk dalam negeri akan bersaing dengan produk dari luar yang memiliki kualitas yang bagus dan lebih murah, karena produk luar dihasilkan dari korporasi raksasa yang memiliki kapital besar. Sehingga bisa dipastikan konsumen akan memilih produk luar dan ini yang pada akhirnya mematikan produksi dalam negeri. Produsen dalam negeri akhirnya lebih memilih menghentikan produksinya daripada merugi. Mereka akhirnya putar haluan menjadi pedagang barang-barang impor karena lebih menguntungkan. Jika ini terus berlanjut, ketergantungan terhadap produk luar akan meningkat tajam yang pada akhirnya negara tidak mandiri secara ekonomi. Ketergantungan ekonomi terhadap negara lain (AS) akan menguntungkan negara penjajah. Produk-produk mereka terjual di kawasan ini dan mereka bisa mendiktekan kepentingannya karena ketergantungan akut yang dialami negara-negara berkembang (negara miskin namun kaya potensi SDA dan SDM).

            Jika MEA benar-benar diterapkan maka usaha berbasis kerakyatan akan lumpuh termasuk UMKM  yang mengusung produk tradisional lokal daerah seperti kain besurek maupun makanan khas Bengkulu.  MEA hanya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan besar yang dibacking negara-negara kapitalis barat. Sementara bagi Indonesia, MEA hanyalah alat eksploitasi AS untuk semakin memiskinkan rakyat. Dipastikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat akan menjadi jauh panggang dari api.

            Islam memandang bahwa perdagangan luar negeri yang berbasis teori free market atau pasar bebas juga perdagangan luar negeri antar negara yang dilakukan tanpa hambatan seperti tarif- bertentangan dengan ajaran Islam alias haram. Karena perdagangan luar negeri merupakan hubungan antara negara Islam dengan negara lain itu berada dalam tanggung jawab negara. Negara memiliki otoritas untuk mengatur berbagai hubungan dan interaksi dengan negara lain, dan hubungan tersebut tidak akan dibiarkan bebas tanpa  kontrol.

            Islam memiliki konsep yang khas dalam persoalan politik-ekonomi internasional. Penerapan Islam dalam kehidupan akan membawa kesejahteraan bagi rakyat selain akan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Penerapan Islam secara totalitas dalam negara akan membawa keberkahan bagi seluruh alam. Tidak ada dampak buruk dalam penerapan Islam. Semua konsep ini siap diimplementasikan secara utuh dalam sistem negara Islam, Khilafah Islamiyyah yang akan tegak tidak lama lagi.  Oleh karena itu, masyarakat Bengkulu harus menolak pasar bebas 2015 berbasis neolib dan mendukung diterapkannya sistem ekonomi Islam yang mensejahterakan melalui tegaknya Khilafah. 

Reportase Kajian Cermin Wanita Shalihah (KCWS) #DPD 1 Muslimah_HTI_Provinsi_Bengkulu “Nestapa Kabut Asap, Pemerintah Wajib Koreksi Total Tata Kelola Gambut”

Muslimah HTI Bengkulu menyelenggarakan "Kajian Cermin Wanita Shalihah “Nestapa Kabut Asap, Pemerintah Wajib Koreksi Total Tata Kelola Gambut” Acara ini dihadiri sekitar 75 peserta dari kalangan mahasiswa, guru dan ibu-ibu majelis taklim. Ustadzah  Sri Sulastri, SE dan Ustadzah Oca menjadi narasumber dalam kajian tersebut.  Keduanya memaparkan materi tentang " Nestapa Kabut Asap, Pemerintah Wajib Koreksi Total Tata Kelola Gambut”. ia menyampaikan bahwa kabut asap yang saat ini menjadi bencana nasional merupakan salah satu bentuk kerusakan akibat ulah tangan manusia, Kabut asap tahun ini jauh lebih parah dari tahun lalu. Korban berjatuhan setiap hari, kabut asap yang tidak berkesudahan ini menyebabkan infeks saluran pernapasan akut (ISPA), mata merah yang menyerang dari berbagai kalangan anak-anak mampun orang tua. Pembakaran lahan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ini semata-mata sebagai penghematan biaya demi lahan gambut, ini disebabkan akibat diterapkannya sistem kapitalisme dan liberalisasi Sumber Daya Alam (SDA) sehingga pihak asing maupun pihak kapital bebas mengelola sesuai kemauan sendiri tanpa ada ada aturan dari negara. Negara tidak boleh menyerahkan urusannya kepada swasta (privatisasi) karena akan menghilangkan penguasaan atas aset-aset milik umum, baik   sebagian maupun keseluruhan; baik sementara maupun selamanya; baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam sistem ekonomi kapitalis, kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha dijamin oleh negara melalui undang-undang. Peran negara diminimalkan dalam kegiatan ekonomi dan hanya diposisikan sebagi regulator. Dengan demikian peluang swasta khususnya asing akan semakin besar dalam menguasai perekonomian negeri ini. Penggantinya adalah sistem ekonomi dan politik Islam. Hal itu bisa terwujud jika umat Islam dan tokoh umat secara bersama-sama berjuang untuk menegakkan kembali sistem ekonomi Islam di bawah  naungan Khilafah ar-Rasyidah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah.

Acara ini dilaksanakan pada hari Ahad, 25 Oktober 2015 bertempat di Sekretariat DPD I HTI Bengkulu,. acara ini dilaksanakan untuk menyampaikan opini kepada masyarakat bahwa bencana kabut asap adalah masalah sistemik dan itu dampak dari diterapkannya sistem kapitalis serta urgennya memperjuangkan syariah dan khilafah agar sumber daya alam kita benar-benar untuk kemaslahatan ummat. Peserta begitu semangat dan antusias dalam menyimak pemaparan materi dan fokus dalam mengikuti tahapan acara demi acara.

Wallahualam.

Reportase Forum Mutiara Untuk Peradaban (FORMUDA) #DPD 1 Muslimah_HTI_Provinsi_Bengkulu “Mewujudkan Islam Sebagai Rahmat Seluruh Alam”

Muslimah HTI Bengkulu menyelenggarakan "Forum Mutiara Untuk Peradaban “Mewujudkan Islam Sebagai Rahmat Seluruh Alam” Acara ini dihadiri sekitar 30 peserta dari kalangan mahasiswa, guru dan ibu-ibu majelis taklim. Adapun narasumber “FORMUDA” kali ini adalah Ustadzah drg. Wardah Samanhudi (Aktivis MHTI DPD 1 Bengkulu) dan Ustadzah Indah Kartika Sari, SP. (Ketua DPD 1 MHTI Provinsi Bengkulu) yang memaparkan materi tentang " Mewujudkan Islam Sebagai Rahmat Seluruh Alam”. ia menyampaikan bahwa ide Islam nusantara, Islam moderat, Islam liberal merupakan upaya orang-orang kafir untuk memadamkan cahaya (agama), sebagaimana tertera dalam AlQuran  “Mereka hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut-mulut mereka, dan Allah berkehendak menyempurnakan cahayaNya, meskipun orang-orang kafir itu  tidak menyukainya. ( QS at Taubah [10]:32)

kesalahan Islam nusantara yaitu konsep berfikir salah yakni mencampur adukkan  konsep, dalil dg fakta , kebiasaan dan pengamalan umat islam, asasnya salah : Islam lokal, Islam nusantara bukan Islam yg dibawa Rasulullah Muhammad saw. Dan bahaya Islam nusantara itu sendiri yaitu Sinkretisme, Memecah belah umat, dan umat makin sulit  dipersatukan serta ide Islam nusantara itu menafikan penerapan Syariah Islam secara kaffah dan formalisasi Syariah oleh negara– menolak khilafah. Syariat Islam merupakan pilihan syar’iy sekaligus rasional untuk diterapkan dalam rangka mengubah kezhaliman menjadi keadilan di tengah-tengah umat manusia, menyingkirkan kejahiliyahan dan hewani diganti oleh cahaya Islam, agar terwujud Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.

Acara ini dilaksanakan pada hari Ahad, 11 Oktober 2015 bertempat di Aula Vanda Hotel Samudera Dwinka Kota Bengkulu. Acara ini dilaksanakan untuk menyampaikan opini kepada masyarakat bagaimana kondisi dan fakta rusaknya cara berfikir umat Islam saat ini, dan masyarakat mampu membedakan antara haq dan yang batil. Peserta begitu semangat dan antusias dalam menyimak pemaparan materi dan fokus dalam mengikuti tahapan acara demi acara.

Wallahualam.

Reportase Kajian Cermin Wanita Shalihah (KCWS) #DPD 1 Muslimah_HTI_Provinsi_Bengkulu “Keluarga SAMARA Dambaan Umat”

Muslimah HTI Bengkulu menyelenggarakan "Kajian Cermin Wanita Shalihah “Keluarga SAMARA Dambaan Umat” Acara ini dihadiri sekitar 75 peserta dari kalangan mahasiswa, guru dan ibu-ibu majelis taklim. Adapun narasumber “KCWS” kali ini adalah ibu. Feliyanah, S.Pd, ibu. Wardah dan ibu. Oca (DPD 1 MHTI Provinsi Bengkulu) yang memaparkan materi tentang " Keluarga SAMARA Dambaan Umat”. ia menyampaikan bahwa penyebab ketidak harmonisan dalam sebuah keluarga berawal dari kesalah pandangan dalam keluarga dan dampak dari kesalah pandangan tersebut yaitu Tingginya  angka perceraian, Tinggi nya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Makin  maraknya  perselingkuhan, Terabaikan nya hak anak. Adapun fakor-faktor penyebabnya adalah Ketidak pahaman tentang fungsi masing-masing  dalam keluarga, Karakter suami yang tempramental, Tingkat pendidikan yang rendah, Kesulitan ekonomi, Adanya orang ketiga, Istri yang suka membangkang, Tidak adanya sistem yang kondusif. Padahal, untuk tercapainya keluarga SAMARA dibutuhkan Kepemimpinan suami, dan ketaatan seorang istr., seperti Khutbah Rasulullah pada saat haji wada “ bertakwalah pada Allah dalam perkara perempuan. Sungguh, kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah, pada mereka ada hak rezeki (makanan) dan pakaian yang baik”. dan didalam hadist lain sebaik-baik kalian adalah yang berlaku adil terhadap istri mereka serta Keluarga sakinah akan membawa ketenangan dan ketentraman dalam keluarga. Maka, untuk mewujudkan keluarga SAMARA, keluarga dambaan ummat, antara suami dan istri harus saling mencintai karena Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda “ siapa saja yang memberi karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berarti ia telah sempurna iman nya (Hr. Al-hakim). Rasulullah SAW bersabda”orang mukmin yang paling sempurna iman nya adalah orang yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istriny. ( HR. At-Tirmidzi).

Acara ini dilaksanakan pada hari Ahad, 20 September 2015 bertempat di Sekretariat DPD I HTI Bengkulu, Ketahun dan Argamakmur. acara ini dilaksanakan untuk menyampaikan opini kepada masyarakat bagaimana kondisi dan fakta kerusakan dalam rumah tangga tidak terlepas dari paham sekulerisme dan kapialisme sehingga peran seorang ibu didalam rumah tangga sangat minim. serta urgennya memperjuangkan syariah dan khilafah agar terjaminnya akidah serta keluarga dambaan umat. Peserta begitu semangat dan antusias dalam menyimak pemaparan materi dan fokus dalam mengikuti tahapan acara demi acara.

Wallahualam.