Perbincangan
seputar perempuan memang menarik.
Apalagi dikaitkan dengan sosoknya sebagai tiang negara. Ditambah dengan
populasinya yang terbesar di dunia. Namun
sayang, potensi jumlah yang besar
tidak selalu menunjukkan kekuatannya. Lebih dari satu abad yang lalu, setelah
hari perempuan internasional 1911, perempuan dunia menjalani kehidupan yang menyedihkan.
Secara global, 1 dari 3 wanita akan dipukuli atau
diperkosa selama hidup mereka. Diantara
70 % dari 1,2 milyar orang yang hidup dalam kemiskinan adalah perempuan dan
anak-anak. Sebanyak 700 juta perempuan
hidup tanpa kecukupan makanan, air, sanitasi, kesehatan atau pendidikan. Sebanyak
85 juta anak perempuan di seluruh dunia tidak dapat bersekolah dan diperkirakan
1,2 juta anak diperdagangkan sebagai budak setiap tahun, 80 % nya adalah
perempuan. Khusus di Indonesia, perempuan masih
banyak menghadapi problematika yang kompleks. Krisis ekonomi dan kemiskinan
yang berkepanjangan membuat perempuan terpaksa menggantikan peran
laki-laki sebagai pencari nafkah keluarga. Banyak perempuan menjadi tenaga kerja/buruh
migran dengan kemampuan dan skill
yang minim. Ini memicu masalah lain
yaitu kekerasan dari majikan bahkan tak jarang harus meregang nyawa di negeri
orang. Belum lagi problem sosial,
banyaknya perempuan menjadi pekerja seks komersil (PSK) yang lagi-lagi dipicu alasan
ekonomi. Itulah mengapa penderita HIV AIDS dan kasus aborsi di Indonesia
semakin membengkak. Yang memprihatinkan,
di Indonesia angka kematian ibu dan anak tergolong tinggi. Ini menunjukkan
perempuan dan anak-anak kurang mendapatkan akses kesehatan. Belum lagi kekerasan perempuan dalam rumah
tangga menjadi berita acara harian LSM
perempuan. Fenomena menarik yang patut dicermati
adalah keterlibatan perempuan dalam kasus-kasus korupsi, narkoba dan tindak kriminal lainnya. Nyatalah
bahwa kehidupan perempuan begitu memprihatinkan di bawah peradaban kapitalisme
sekuler.
Permasalahan rumit yang dihadapi perempuan mendorong
para aktivis perempuan untuk mengangkat issu kesetaraan perempuan. Namun di
tengah gencarnya semangat perempuan Indonesia untuk memberdayakan dirinya agar sejajar dengan
peran laki-laki, tanpa sadar sedikit demi sedikit mereka hampir kehilangan jati
dirinya. Mainstream kesetaraan
gender menyebabkan peran perempuan
di sektor publik terlihat semakin dominan. Perempuan menghadapi dilema antara peran domestik dan
peran publiknya, mana yang harus dipilih.
Muncul
kekhawatiran akan bergesernya peran keibuan
juga tanggung jawab perempuan terhadap pendidikan generasi dan
keluarga. Kekhawatiran itu bukan tanpa
alasan. Kenyataan berbicara ketika
perempuan memilih untuk eksis di sektor publik, ada hal-hal yang sering memicu
konflik suami istri. Tak jarang konflik ini berujung pada perceraian. Kecenderungan meningkatnya tingkat kenakalan
remaja (narkoba, miras, pergaulan bebas, tawuran) disinyalir akibat efek broken home. Lalu bagaimana mungkin
perempuan bisa dikatakan sebagai tiang negara kalau kiprahnya justru menyebabkan
robohnya ketahanan keluarga dan hancurnya generasi ???
Ironisnya, semangat memperjuangkan kesetaraan
perempuan telah membuat para aktivis perempuan
berani merekonstruksi fiqih perempuan. Mereka menilai banyak hukum-hukum
Islam yang memarjinalisasi dan menghambat kemajuan perempuan. Dalam anggapan
mereka, hukum-hukum seputar kepemimpinan laki-laki, waris, pernikahan dan
lain-lain yang dinilai misoginia atau bias gender wajib ditafsirkan ulang. Apalagi ada dukungan global UNWomen
(lembaga gender PBB) terhadap aktivis
perempuan untuk menggiring kaum perempuan
meningkatkan keterwakilannya di pemerintahan bahkan mendorong perempuan menjadi
pemimpin pemerintahan tertinggi. Namun apakah hal tersebut dapat meningkatkan
kualitas dan posisi perempuan sekaligus
dapat menyelesaikan problem-problemnya ???
Bercermin
dari kasus Pakistan, kehadiran Benazir Bhutto sebagai perdana menteri ataupun
Hina Rabbani Khar sebagai Menlu
Pakistan tak lantas menyelesaikan
problem perempuan. Kebodohan,
kemiskinan, pembunuhan dan kekerasan tetap melanda perempuan di Pakistan. Menurut sebuah lembaga HAM Ansar Burney Trust, 70 persen perempuan
Pakistan mengalami kekerasan dalam rumah tangga mulai dari pemukulan,
penyiraman air keras sampai pembakaran hidup-hidup. Sementara itu Bangladesh yang berturut-turut
dipimpin presiden perempuan telah dinyatakan Tranparency International sebagai negara paling korup.
Realitas
membuktikan bahwa mewujudkan perempuan unggulan tak cukup hanya sekedar
mendudukkan mereka di tampuk tinggi pemerintahan atau memperbesar kuota mereka
di parlemen. Selama sistem yang diadopsi adalah demokrasi, mimpi-mimpi
perempuan untuk menjadi manusia unggul belum akan terwujud. Sebab demokrasi merupakan anak kandung
kapitalisme yang hanya akan mengunggulkan para pemilik modal (kapital). Sementara rakyat baik laki-laki dan perempuan
akan terpinggirkan.
Penulis
merasa terinspirasi dengan kampanye
global yang diselenggarakan oleh Central Media Office Womens
of Hizb et Tahrir sepanjang bulan
Maret ini. Tema yang diusung kampanye ini adalah “Women and Shariah : Separating Fact and Fiction”.
Puncak acara dari kampanye global ini adalah akan diselenggarakannya Konferensi
Perempuan Internasional di 5 negara secara
pararel pada tanggal 26 Maret 2015. Pesertanya adalah para perempuan
yang berasal dari berbagai
latar belakang, etnis, ras dan profesi untuk membincangkan masalah yang sama
yaitu problem perempuan dan solusi komprehensif yang sama yakni Khilafah.
Setelah
mengikuti kampanye ini, penulis
berkesimpulan bahwa cita-cita perempuan menjadi manusia unggul dan bermartabat
hanya bisa diraih dengan sistem dan tatanan dunia baru yaitu sistem
Khilafah. Format pemerintahan sejati yang berasal dari
Sang Robbul Izzati telah membuktikan selama berabad-abad mampu mewujudkan perempuan sejati, perempuan pembangun
peradaban dunia yang kuat dan terdepan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar