“Kami tidak perlu kesederhanaan Jokowi…Yang kami inginkan adalah kebijakan Jokowi”….Demikian komentar sebagian warga Bengkulu saat menanggapi kedatangan Jokowi ke Bengkulu. Lontaran kalimat ini terkait kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM baru-baru ini. Seakan tak ingin masyarakat terus-menerus memberikan pencitraan negatif, Jokowi mengadakan kunjungan ke Provinsi Bengkulu. Sebelumnya Jokowi mengadakan pertemuan dengan para walikota se-Sumbagsel membahas kebijakannya menaikkan harga BBM. Namun seakan terpesona dengan “kesederhanaan” Jokowi, patut disayangkan ternyata semua walikota itu mengaminkan kebijakan Jokowi tanpa ada satupun kritik.
Dalam kunjungannya ke Bengkulu, Jokowi menjanjikan akan segera membangun jalan tol dan jalur kereta api trans Sumatera. “Sudah diputuskan tadi bahwa jalan tol trans Sumatera dan kereta api trans Sumatera awal tahun akan dimulai,” ungkap Jokowi, Selasa (25/11/2014) malam. Diketahui, pembangunan jalan tol dan jalur kereta api trans Sumatera tersebut merupakan salah satu program yang tertera dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Jokowi memulai kunjungannya dengan tebar pesona di kampung nelayan Malabero. Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, Jokowi mengungkapkan beberapa hal terkait kemaritiman Bengkulu. Diantaranya akan mencegah terjadinya illegal fishing dengan menertibkan kapal-kapal asing dan seluruh alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Dalam kunjungan tersebut, para nelayan dijanjikan perumahan dan SPBN khusus nelayan. Tidak hanya itu, Jokowi-Susi juga menjanjikan memberikan bantuan program PUM sebesar Rp 100 juta per kelompok. Para nelayan juga akan diberikan bantuan mesin es berkapasitas 1,5 ton sebanyak 10 mesin beserta jenset, yang akan diberikan sekitar bulan Januari-April 2015.
Selain “blusukan” ke kampung nelayan, Jokowi juga berkunjung ke komunitas pedagang di pasar tradisional terminal. Bukan hanya cerita tentang penyambutan yang gempita oleh pedagang, tetapi juga dampak yang harus mereka terima dari kunjungan tersebut. Beberapa pedagang harus menanggung kerugian berupa rusaknya sayur-sayuran dagangan mereka akibat terinjak-injak oleh pedagang lain yang antusias melihat kedatangan Jokowi. Namun semua itu “terobati” saat melihat Jokowi memberikan bantuan senilai Rp. 250 juta kepada pengelola pasar yang sempat mengeluh kepada wartawan tentang bunga 20 % yang mereka tanggung dari pengelolaan kebutuhan pedagang oleh koperasi.
Seperti biasa, jika ada kebijakan kenaikan BBM, pemerintah selalu melakukan “back-up” dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sebanyak 11 ribu warga Kota Bengkulu sudah menerima bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Penyaluran dana ini sudah dilakukan sejak sepuluh hari, dari total 15 ribu penerima. Jokowi mengklaim sejauh ini pemberian bantuan ini berjalan lancar-lancar saja. Namun fakta di lapangan berbeda dengan apa yang diklaim oleh Jokowi. Sejak digelontorkannya PSKS hari Sabtu, 22 November 2014 lalu ternyata masih saja ada warga yang seharusnya menerima bantuan malah tidak mendapatkannya. Ditambah lagi distribusi bantuan itu hanya diarahkan pada satu titik yaitu kantor pos pusat sehingga menyebabkan antrean panjang warga sampai berhari-hari. Belum lagi nilai bantuan tersebut hanya Rp 400 ribu untuk satu keluarga. Tidak sepadan dengan kebutuhan dan harga-harga barang yang terus meroket. Tentu bantuan itu tidak serta merta menghilangkan kesulitan warga memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat kebijakan pemerintahan Jokowi dan JK menaikkan harga BBM.
Di tengah euphoria warga Bengkulu sambut kedatangan Jokowi, ternyata sebagian besar warga masih memiliki sikap kritis terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi-JK. Komunitas mahasiswa melakukan demo menolak kebijakan kenaikan harga BBM. Beban berat akibat naiknya BBM juga dirasakan oleh komunitas angkutan kota yang terpaksa menaikkan tarif angkot dalam kota dari Rp 3000 menjadi Rp 4000. Sebagian komunitas nelayan dan masyarakat umum lainnya sebenarnya sudah akan merencanakan demonstrasi massal namun pertimbangan keamanan dan ketatnya pengawasan aparat kepolisian yang membuat rencana demo dihentikan.
Kunjungan Jokowi selama 2 hari ke Provinsi Bengkulu, di satu sisi memberikan harapan besar akan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Bengkulu. Namun di sisi lain, kebijakan pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM tentu sangat memberatkan kehidupan rakyat. Apalagi kebijakan ini tidak lepas dari dominasi ekonomi kapitalisme yang menguasai Indonesia sampai hari ini. Janji-janji manis dalam bentuk apapun tidak akan menyelesaikan masalah sebab rakyat hanya dilenakan oleh penyelesaian yang sifatnya tambal sulam.
Apalagi tahun 2015, Indonesia akan menghadapi era pasar bebas yang berwujud MEA. Pembukaan akses transportasi yang lebih luas akan memberikan keuntungan jika pemerintah memiliki konsep distribusi ekonomi yang menjamin setiap warga mendapatkan jaminan kebutuhan hidup. Namun jika pemerintah memiliki konsep ekonomi yang berpihak kepada investor asing, maka akses transportasi yang luas justru akan semakin melapangkan jalan investor asing menguasai aset-aset strategis yang dimiliki oleh rakyat.
Jika demikian apa lagi yang akan dimiliki rakyat Bengkulu untuk bisa bertahan menghadapi persaingan “berat” di era pasar bebas 2015 ?? Diprediksi, tenaga-tenaga asing akan segera mengambil alih peran tenaga-tenaga pribumi. Di sektor industri menengah ke bawah seperti industri batik besurek dan makanan tradisional akan bersaing menghadapi masuknya produk-produk luar yang masuk wilayah Bengkulu tanpa proteksi. Ibarat bola salju, dampaknya tidak hanya kepada ketahanan ekonomi masyarakat Bengkulu secara umum namun juga akan berdampak pada ketahanan ekonomi keluarga-keluarga Bengkulu.
Perceraian dan kenakalan remaja selain semakin tingginya angka kemiskinan dan pengangguran menjadi indikasi jelas bagaimana pengaruh proyek pasar bebas yang digelontorkan barat ini melanda Indonesia termasuk Bengkulu tanpa bisa dicegah. Sungguh sangat patut disayangkan, citra Jokowi yang sederhana dan merakyat tidak diiringi oleh kebijakannya yang pro rakyat tapi justru pro kepada asing. Sebuah kebijakan yang mempersulit kehidupan rakyat, menghancurkan tatanan kehidupan bangsa serta menjauhkan dari martabat umat terbaik.
Sebuah pelajaran berharga bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya rakyat Bengkulu bahwa bertahan dengan sistem kapitalisme demokrasi tidak akan membuahkan kehidupan yang berkah walaupun mereka memilih sosok pemimpin yang sekedar memilik “citra” sederhana dan merakyat.
Saat ini rakyat perlukan kembalinya sistem politik yang berpihak kepada rakyat serta lahir dari tuntunan wahyu Ilahiyah yang akan melahirkan sosok pemimpin tangguh sekaligus kredibel dan kapabel yang akan membawa Indonesia menuju bangsa yang maju, terdepan dan berperadaban. Sistem politik itu bernama Khilafah. Wallaahu a’lam.
Sumber : kupasbengkulu.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar